AN.TV - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah keterlibatan PT Agung Podomoro Land dalam aksi penertiban kawasan prostitusi Kalijodo.
Namun Ahok tidak menampik, ada dana yang diterima Pemprov DKI Jakarta dari pengembang properti lain yang digunakan dalam penertiban kawasan Kalijodo.
Ditemui usai peresmian RPTRA Penggilingan Jakarta Timur, Kamis Siang, Ahok menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah meminta dana bantuan dari PT APL, dalam penertiban kawasan prostitusi Kalijodo.
Hal tersebut dikarenakan, kawasan yang nantinya akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau itu, telah menjadi proyek CSR milik PT. Sinarmas. Ahok membenarkan, bantuan dana yang diberikan oleh PT. Sinarmas dalam penertiban kawasan Kalijodo, dan bukan berasal dari dana PT APL.
Dana yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan dana kewajiban pengembang, yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara PT.Sinarmas, dengan Pemrov DKI Jakarta.
“Iya. Sinarmas yang bantu. Saya ngak tau. Mungkin bisa 30-50 miliar jadi dia minta ada tulisan sinarmas land, ada lampu supaya waktu bandara orang masuk jakarta itu masuk sinarmas land, sama seperti ini RPTRA pakai apa? CSR. Perlu enggak CSR masuk dulu ke kas APBD. Enggak ada. Ya suka suka kok lalu kami mencatatnya bagaimana? Udah jadi pakai appraiser, dia boleh ngaku habis 1 miliar kalau appraiser mengatakan hanya 500 juta ya pembukuan kami hanya 500", kata Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dari Jakarta, Erlang Purbaya dan Achmad Djunaidi, melaporkan.
